Demokrasi Pancasila


demokrasi3Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa etimologis dan istilah terminologis. Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cretein yang berarti kekuasaan  atau kekuatan. Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologis dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak masyarakat atau rakyat dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.

 

  1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Indonesia meupakan salah satu Negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Hal ini terbukti dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Masyarakat bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas dalam mengeluarkan pendapat. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila. masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

 

 

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

 

Berdasarkan dua istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan UUD. Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

 

Demokrasi pancasila memiliki beberapa arti, yaitu:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas

 

  1. Sistem Demokrasi di Indonesia

 

  • Masa Demokrasi Liberal  (6 September 1950-1959)

Pada periode ini dibeelakuaka sistem Demokrasi Parlementer  yang biasa disebut juga Liberal dan diberlakukannya UUDS 1950. Pandangan umum pada periode ini yaitu pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti dan masing masing partai lebih  memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Penyebab cabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi liberal adalah akibat kebijakan-kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan  Indonesia ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan-peberontakan didaerah. Sementara keberlangsungan pemerintah sangat ditentukan oleh dukungan di parlemen.

 

  • Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Pada masa Demokrasi Terpimpin diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :

269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945

119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945

 

Dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat terealisasi karena anggota konstituante yag menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

  1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
  2. Berlakunya kembali UUD 1945
  3. Dibubarkannya konstituante
  4. Pembentukan MPRS dan DPAS

 

  • Masa Demokrasi Pancasila

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),

b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,

3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,

4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,

5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;

7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

            Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang terdapat dalam buku Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53)  yaitu :

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

6. Menghargai hak asasi manusia.

 

 

 

FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

Contohnya:

 

a. Ikut menyukseskan Pemilu;

b. Ikut menyukseskan Pembangunan;

c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

  1. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
  2. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional

 

  1. Unsur-unsur Demokrasi Pancasila

Unsur demokrasi pada umumnya dan penerapan berdasarkan asas pancasila meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

Terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945

2. Demokrasi berdasarkan kepentingan umum

Di dalam UUD 1945 dibakukan sebagai republik yang bersifat kesatuan

3. Demokrasi menampilkan sosok negara hukum

sesuai yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berisi “Negara Indonesia adalah Negara hukum

 

4. Negara demokrasi menggunakan pemerintahan yang terbatas kekuasannya.

Didalam penjelasan UUD 1945 bahwa pemerintahan berdasarkan konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme

5. Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan

Adapun lembaga perwakilan di Indonesia yaitu MPR, DPRdan DPRD serta sekarang dengan DPRD

6.Di dalam negara demokrasi kepala negara adalah atas nama rakyat

Presiden dan wakil presiden ipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden

 

7. Negara demokrasi mengakui hak asasi

  • Hak fundamental berdasarkan konstitusi
  • Menghargai hak dan kewajiban masyarakat dan tidak membeda-bedakan
  1. Kelembagaan negara di dasarkan kepada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat

Berdasarkan UUD 1945, kelembagaan Negara disusun berdasarkan prinsip :

  • kelembagaan tertinggi Negara sebagai pelaksan kedaulatan rakyat
  • lembaga-lembag tinggi
  • alat perlengkapan Negara lain

9. Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara

Tujuan demokrasi adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila

10. Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya

Pelestarian demokrasi pancasila dijamin dengan persyaratan kepala Negara dan perubahan hokum dasar adalah sulit seperti yang tercanum dalam UUD 1945 ayat 37 yang berbunyi “ Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”

11. Setiap demokrasi memiliki lembaga legislative

Lembaga legislative di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

12. Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif di Indonesia adalah Presiden dan Menteri

13. Setiap demokrasi kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peralihan lainnya, sebagai kekuasaan merdeka , bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah

14. Setiap demokrasi, kedudukan warga negaranya sama

Semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hokum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali

15. Setiap demokrasi, memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat

  • kemerdekaan berserikat
  • kemerdekaan berkumpul
  • kebebasan mengeluarkan pendapat dari lisan, tulisan dan yang lainnya,tetapi harus menaati peraturan dalam UUD

16. setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang demokratis sifatnya

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s