Demokrasi


 Istilah “dCIRI-CIRI-DEMOKRASIemokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athenakuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak  abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu  demos yang berarti  rakyat, dan  kratos/cratein yang berarti  pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan  warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Azas-azas pokok demokrasi dalam suatu pemerintaha demokratis :

  1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia,
  2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis :

  1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak dengan ciri-ciri :
    1. Konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi;
    2. Perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang;
    3. Pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen;
    4. Kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi.
    5. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan,
    6. Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintah.

Macam-macam demokrasi :

  1. Ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat;

a)      Demokrasi langsung

Dipraktekkan di Negara-negarakota Yunani kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung.Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat. Namun dalam zaman modern demokrasi langsung sulit diadakan karena;

  1. Sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan,
  2. Tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan Negara yang semakin rumit dan kompleks,
  3. Musyawarah tidak akan efektif sehingga sulit menghasilakan keputusan yang baik.

b)      Demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan)

Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. System pemilihan ada dua : pemilihan langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan langsung, setiap warga Negara secara langsung yang berhak memilih orang-orang yang berhak duduk diparlemen.Dan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakya adalah orang-orang dilingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

c)      Demokrasi perwakilan dengan system referendum

Rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk diparlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan system referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung).

 

  1. Ditinjau dari titik berat perhatiannya;

a)      Demokrasi formal (demokrasi liberal)

Semua orang dianggap memiiki derajat dan hak yang sama, namun karna kesamaan itu penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar kepentingan umumpu n diabaikan. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi.

b)      Demokrasi material (demokrasi rakyat)

Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui.Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan.Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.

c)      Demokrasi gabungan

Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material.Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau

demokrasi rakyat.

 

  1. Ditinjau dari hubungan antaralat perlengkapan Negara

a)      Demokrasi perwakilan dengan system parlamenter

Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif.Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen.Mereka wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan

negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan

eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan

kedudukan eksekutif.

b)      Demokrasi perwakilan dengan system pemisahan kekuasaan

Pelopornya adalah John Locke (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif.Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) asal Prancis, memodifikasi teori Locke itu dalam teori yang disebut Trias Politica pada bukunya yang berjudul L’Esprit des Lois. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antarlembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ atau lembaganya maupun fungsinya.Teori Montesquieu disebut teori pemisahan kekuasaan (separation du puvoir) dan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat.Di negara itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres kekuasaan eksekutif oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Ketiga badan tersebut berdiri terpisah dari yang lainnya  untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jangan sampai kekuasaan salah satu badan menjadi terlampau besar. Kesederajatan itu menjadikan ketiganya dapat berperan saling mengawasi (check and balance).

c)      Demokrasi perwakilan dengan system referendum

Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetap

ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum.

Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa

tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karena

dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak  dapat diberlakukan tanpa

persetujuan rakyat

 

2.2  Unsur Penegak Demokrasi

 

  1. Negara hukum

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hokum

–          Demi kepastian hokum

–          Tuntutan perlakuan yang sama

–          Legitimasidemokrasi

–          Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran.Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

  1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
  2. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
  3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
  4. Menuntut pembagian kekuasaan

 

  1. Masyarakat madani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.

Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi. Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masayrakat egaliter.Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat segnifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

Ciri-ciri masyarakat madani :

  1. Free public sphere (ruang publik yang bebas)
  2. Demokratisasi
  3. Toleransi
  4. Pluralisme
  5. Keadilan Sosial (Social justice)
  6. Partisipasi sosial
  7. Supermasi hukum

 

  1. Infrastruktur politik

Infrastruktur politik atau organisasi sosial politik merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyrakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut kekuatan sosial politik dalam masyrakat. Infrastruktur politik terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu:

  1. Partai politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  1. Kelompok gerakan

Lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terhimpun dalam satu wadah seperti, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Al Irsyad.

  1. Kelompok penekanan

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi pressure group.

 

  1. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan konsep yang didambakan dalam pertumbuhan pers di Indonesia .Pers yang bebas dan merdeka di sini bukan bebas yang sebebas-bebasnya.Bebas dan merdeka dapat diartikan terbebas dari segala tekanan, paksaan atau penindasan dari pihak manapun termasuk pemerintah negara atau pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, pers dapat bebas dan berekspresi tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun teta[i tidak mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta memegang teguh kode etik jurnalistik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dri rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing,lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila dimana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s