PANCASILA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN MASA REFORMASI


ORDE LAMA

kabinet-ali-sastroamidjojoOrde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Pada saat Orde Lama, Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando secara bergantian. Disaat Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno digulingkan disaat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando atau terpimpin. 1.1 Peristiwa Masa Orde Lama. 1.1.1 Demokrasi Liberal. 1.1.1.1 Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal terjadi selama tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Dalam proses pengakuan

kedaulatan negara, ditetapkan pula sistem demokrasi liberal. Dalam sistem ini, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara dan hanya berhak mengatur formasi pembentukan kabinet. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet dan presiden tidak boleh sewenang-wenang dalam bertindak. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyumi, PNI dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam pemerintahan. Maka dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar menurut Undang Undang Dasar Sementara 1950. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapatkan dukungan mayoritas dari dalam parlemen. Bila mayoritas dalam parlemen tidak mendukung kabinet, maka kabinet harus mengembalikan mandat kepada presiden. Setelah itu dibentuklah kabinet baru untuk mengembalikan pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian, ciri dalam pemerintahan liberal di Indonesia saat itu adalah silih bergantinya kabinet yang menjalankan pemerintahan.

Kabinet yang pertama kali terbentuk pada tanggal 6 September 1950 adalah
kabinet Natsir, yang dipimpin oleh Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai
formatur. Program kerja kabinet Natsir pada saat itu adalah:
a. Menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat.
b. Memajukan perekonomian, kesehatan dan kecerdasan rakyat.
c. Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer.
d. Memperjuangkan Irian Barat tahun 1950.
e. Memulihkan keamanan dan ketertiban.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Mohammad Natsir banyak mendapatkan
hambatan terutama dari tubuh parlemen sendiri. Bentuk negara yang belum sempurna dan
beberapa wilayah negara yang masih berada dalam pemerintahan Belanda memperuncing
masalah yang ada dalam kabinet tersebut. Perbedaan pandangan politik antara presiden
dan kabinet juga menyebabkan presiden lebih dekat dengan golongan oposisi (PNI). Hal
itu menentang sistem politik yang telah berlaku, bahwa presiden seharusnya memiliki
sikap politik yang sama dengan parlemen. Setelah kejatuhan kabinet Natsir, presiden
terus membentuk kabinet-kabinet baru selama berlakunya sistem Demokrasi Parlementer
hingga tahun 1959.
Pada masa Demokrasi Liberal ini, pemerintah berhasil menyelenggarakan pemilu
pertama yang diselenggarakan pada 29 September 1955 dengan agenda pemilihan 272
anggota DPR yang dilantik pada 20 Maret 1956. Pemilu pertama tersebut juga berhasil
membentuk badan konstituante, yang selanjutnya badan konstituante ini memiliki tugas
untuk perumusan UUD baru. Dari nama lembaga tersebut dapat diketahui bahwa tugas
lembaga ini adalah untuk menyusun konstitusi. Konstituante melaksanakan tugasnya
ditengah konflik berkepanjangan yang muncul diantara pejabat militer, pergolakan daerah
melawan pusat dan kondisi ekonomi yang tak menentu.
1.1.1.2 Kebijakan Ekonomi
Pada masa ini, perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab
klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha untuk mengatasi
2
masalah-masalah ini adalah:
E Ginting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
E Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951
lewat UU No. 24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank
sirkulasi.
E Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk
pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang
menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa
mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
1.1.2. Demokrasi Terpimpin.
1.1.2.1 Sistem Pemerintahan
Kekacauan yang terus menerus terjadi dalam kesatuan negara Republik Indonesia
yang disebabkan oleh pertentangan yang terjadi dalam sistem Demokrasi Liberal. Hal ini
memaksa untuk dilakukannya revisi terhadap sistem pemerintahan. Ir. Soekarno sebagai
presiden memperkenalkan konsep kepemimpinan baru yang dinamakan Demokrasi
Terpimpin dan diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Peristiwa tersebut mengubah tatanan kenegaraan yang telah terbentuk sebelumnya.
Hal yang membedakan antara Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin adalah
kekuasaan di tangan presiden. Dalam Demokrasi Liberal, parlemen memiliki
kewenangan tertinggi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan negara.
Sedangkan dalam Demokrasi Terpimpin, presiden memiliki kekuasaan hampir seluruh
bidang pemerintahan.
Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, terjadilah penggantian kabinet dari
Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djuanda ke Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Ir.
Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Djuanda sebagai menteri pertama. Kabinet ini
memiliki program khusus yang berhubungan dengan keamanan, sandang pangan, dan
pembebasan Irian Barat.
3
Perkembangan dalam sistem pemerintahan selanjutnya adalah penetapan GBHN
pertama. Institusi negara selanjutnya adalah mengintegrasikan sejumlah badan eksekutif
seperti MPRS, DPRS, DPA, Depernas dan Front Nasional dengan tugas menteri dan ikut
serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu yang selanjutnya ikut merumuskan kebijakan
pemerintahan dalam lembaga masing-masing.
Kekuasaan mutlak presiden pada masa itu telah menjadikan jabatan tersebut
sebagai pusat legitimasi yang penting bagi lainnya. Presiden sebagai penentu kebijakan
utama terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.
1.1.2.2 Kebijakan Ekonomi
Dalam perekonomian, Indonesia menjurus kepada sistem ekonomi etatisme
(segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa
kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi
kebijakan ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain:
E Devaluasi atau dikenal saat ini sebagai redenominasi yang diumumkan 25 Agustus
1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut:
. Uang kertas pecahan Rp. 500,- menjadi Rp. 50,-, uang kertas pecahan Rp.
1.000,- menjadi Rp. 100,-, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp.
25.000,- dibekukan.
E Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan
stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga-harga
barang naik 400%.
E Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp.
1.000,- menjadi Rp. 1,-. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini
malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena
pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak
proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik
4
konfontrasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
1.1.3 Penyimpangan-penyimpangan Orde Lama
Penyimpangan-penyimpangan di era Orde Lama diantara lain:
1. Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 membentuk DPR Gotong
Royong.
Hal ini dilakukan karena DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diajukan pemerintah.
2. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri Negara
yang berarti menempatkannya sebagai pembantu presiden.
3. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan didalam UUD 1945. Hal ini
terbukti dengan keluarnya beberapa keputusan presiden sebagai produk hukum yang
setingkat dengan UUD tanpa persetujuan DPR. Penetapan ini antara lain meliputi hal-hal
sebagai berikut:
a. Penyederhanaan kehidupan partai-partai politik dengan dikeluarkannya Penetapan
Presiden Nomor 7 tahun 1959.
b. Pembentukan Front Nasional dengan Penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959.
c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota MPRS, DPA dan MA oleh
presiden.
4. Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan rancangan
undang-udang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
1.2 Gerakan 30 September
Gerakan 30 September atau yang dulu disingkat G 30 S PKI atau G-30S/PKI, atau Gestapu
(Gerakan September Tiga Puluh) atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang
terjadi pada tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari pada tahun 1965 dimana enam
perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan
kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.
5
1.2.1 Latar Belakang
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi dibawah
dekrit presiden dengan dukungan penuh PKI. Soekarno memperkuat angkatan bersenjata dengan
mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi penting. Soekarno menjalankan sistem
Demokrasi Terpimpin dan PKI penyambut dengan hangat dengan anggapan bahwa PKI
mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis
(NASAKOM).
Pada era Demokrasi Terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis
dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan
masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign
reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birkorat dan militer menjadi wabah.
1.2.1.1 Angkatan Kelima
Pada awal tahun 1965 Soekarno atas saran dari PKI akibat dari tawaran PM Zhou
Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, mempunyai ide tentang
Angkatan Kelima yang beerdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan
Darat tidak setuju dan hal ini menimbulkan saling curiga antara militer dan PKI.
Akhir 1963, PKI makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara
aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi
polisi dan tentara dengan slogan gKepentingan bersama polisi dan rakyath.
Di akhir 1964 dan awal 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan
hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi
serta para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang
menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun, tanah
milik negara berarti milik bersama. PKI meniru revolusi Bolsevik di Russia, dimana
rakyat dan partai komunitas menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada Rakyat.
Dan pada 1965 para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik
Amerika Serikat.
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan
rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian gAngkatan Kelimah didalam
6
angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani. PKI didepan jenderal-jenderal
militer berusaha meyakinkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Pimpinan PKI,
Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa NASAKOMisasi
angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan
gAngkatan Kelimah.
1.2.1.2 Isu Sakitnya Soekarno
Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S/PKI telah beredar isu bahwa
Soekarno sedang sakit parah. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk isu perebutan kekuasaan
apabila Soekarno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa
Soekarno hanya sakit ringan saja.
1.2.1.3 Isu Masalah Tanah dan Bagi Hasil
Pada tahun 1960 keluar Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan
Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia
Agraria yang dibentuk tahun 1948. Walaupun Undang-Undang sudah ada namun
pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani
dengan pemilik tanah. Peristiwa yang paling menonjol adalah peristiwa Bandar Betsi di
Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian
digunakan sebagai dali oleh militer untuk membersihkannya.
Peristiwa lainnya adalah keributan PKI dan Islam termasuk NU, Persis dan
Muhammadiyah yang terjadi di hampir seluruh tempat di Indonesia. PKI di beberapa
tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah
tanggal 30 September 1965. Hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui
rencana kudeta 30 September tersebut.
1.2.1.4 Faktor Malaysia
Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur adalah pemicu dari gerakan Ganyang
Malaysia. Para demonstran menyerbu KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa
lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana
Menteri Malaysia saat itu dan memaksanya untuk menginjak Garuda Pancasila, amarah
Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.
7
Soekarno yang murka ingin membalas dendam dengan melancarkan gerakan
Ganyang Malaysia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang
Malaysia ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen
Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu Inggris dengan anggapan bahwa
tentara Indonesia tidak memadai untuk peperangan dalam skala tersebut, sedangkan
pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat Abdul Haris Nasution setuju dengan usulan
Soekarno karena khawatir isu Malaysia akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat
posisinya dalam politik Indonesia.
Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena mereka tidak yakin dapat
mengalahkan inggris, di lain pihak juga mereka akan menghadapi Soekarno yang
mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya Angkatan Darat memilih berperang
setengah hati di Kalimantan. Brigjen Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat
mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan merasa operasinya disabotase dari
belakang. Hal ini juga dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara
Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam perang gerilya.
Mengetahui Angkatan Darat tidak mendungnya, Soekarno kecewa dan mencari
dukungan PKI. Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang
Malaysia yang mereka anggap sebagai antek Inggris.
Pada saat PKI memperoleh angin segar, para pentenganya menghadapi keadaan
yang buruk, mereka melihat PKI semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah
hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya
poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno mengetahui hal ini
namun memutuskan untuk mendiamkannya karena ingin meminjam kekuatan PKI untuk
konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di
lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB.
Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal mulai mencuat ketika tentara yang
kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat
yang takut kepada Malaysia, berperah hanya setengah hati. Mereka memutuskan untuk
berhubungan dengan orang-orang PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari
para jenderal ini.
8
1.2.1.5 Faktor Amerika Serikat
Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat perang Vietnam dan berusaha
sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan CIA (Central
Intellegence Agency) pada peristiwa ini sebatas memberikan uang Rp. 50 juta (nilai uang
saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara
Indonesia. Politisi Amerka dihadapkan pada masalah yang membingungkan, karena
mereka merasa ditarik oleh Soekarno kedalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan menyatakan bahwa peran Amerika Serikat dalam hal ini
tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada
tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya melawan propaganda
Anti-Amerika di Indonesia tidak membuahkan hasil. Dalam telegram kepada Presiden
Johnson pada tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada
tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena stuasi politik Indonesia yang sangat
menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingunban antara
pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali dilakukan oleh PKI atai NU/PNI.
Pandangan lain terutama dari korban insiden ini menyebutkan bahwa Amerika
Serikat menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar, Amerika memberikan
daftar nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua
pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.
1.2.1.6 Faktor Ekonomi
Ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu sangat rendah yang mengakibatkan
dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Mereka tidak sepenuhnya
menyetujui kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap akan semakin memperparah
keadaan Indonesia.
Inflasi yang mencapai 600% membuat harga bahan pokok melambung tinggi,
rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula dan barang lainnya.
Beberapa faktor yang berperan dalam kenaikan harga ini adalah keputusan
Soeharto-Nasution untuk menaikkan gaji tentara sebesar 500% dan penganiayaan
terhadap pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur.
9
Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-harinya
makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak
konsumsi. Selain itu rakyat Indonesia juga menggunakan kain dari karung sebagai
pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi salah satu penyebab kemarahan rakyat atas
pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya respon-balik terhadap PKI
dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali serta tempat lainnya.
1.2.2 Peristiwa Gerakan 30 September
1.2.2.1 Isu Dewan Jenderal
Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya
Dewan Jenderal yang mengungkapkan beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas
terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno
disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa
mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, terjadi tindakan
beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan dan
Harjono.
1.2.2.2 Isu Dokumen Gilcrhist
Dokumen Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan
Jenderal. Dokumen ini oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen
Ceko dibawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Russia, menyebutkan adanya
gTeman Tentara Lokal Kitah yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat
telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar
nama anggota PKI kepada tentara untuk gditindaklanjutih.
1.2.2.3 Isu Keterlibatan Soeharto
Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan Soeharto dalam aksi penculikan
tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa didalami adalah pertemuan Soeharto yang saat itu
menjabat sebagai Pangkostrad (saat itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan
10
Angkatan Darat tidak membawahi pasukan) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit
Angkatan Darat.
Meski demikian, Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari
peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional
mengungkap keterlibatan Soeharto dan CIA. Beberapa diantaranya adalah Serpihan
Sejarah Th65 yang Terlupakan karya Prof. Dr. W.F. Wertheim.
1.2.2.4 Korban
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh dalam peristiwa ini adalah:
1. Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando
Operasi Tertinggi)
2. Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang
Administrasi)
3. Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang
Perencanaan dan Pembinaan)
4. Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang
Logistik)
6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal
Angkatan Darat)
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari
upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan
Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.
Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban, yaitu:
1. Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II
dr.J. Leimena)
2. Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072 /Pamungkas,
11
Yogyakarta)
3. Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas,
Yogyakarta)
Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta
yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.
1.2.3 Pasca Kejadian
Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI atau mereka
yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui
dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukan ke kamp-kamp
tahanan untuk disiksa dan diinterogasi.
Pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Jumlah orang yang dibantai
tidak diketahui secara persisi, perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang,
sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang.
Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi
muslim sayap-kanan seperti Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan
massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota dan pendukung PKI telah menjadi
korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi tanpa
adanya perlawanan sama sekali.
Di pulau Bali yang sebelumnya dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang
menjadi korban di awal tahun 1966. Pelaku pembantaian ini adalah pasukan komando elite
Partai Nasional Indonesia.
Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka
untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan rasialis gAnti-Tionghoah
terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes
atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.
Paling sedikit 250.000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi.
Diperkirakan 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969.
12
Eksekusi-eksekusi ini masih dilakukan hingga sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun
1980-an. Empat tahanan politik, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus
Sulaeman dan Nobertus Rohayan dihukum mati hampir 25 tahun sejak peristiwa itu.
1.2.3.1 Supersemar
11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat
Perintah Sebelas Maret. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil
glangkah-langkah yang sesuaih untuk mengembalikan ketenangan dan melindungi
keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh
Soeharto untuk melarang keberadaan PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya,
Soekarno diperintahkan sebagai Presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.
Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rezim
Soekarno-Soeharto. Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada
tanggal 24 November, dan pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI, Nyoto.
1.2.4 Peringatan
30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). 1
Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, sebuah
film mengenai peristiwa tersebut juga ditayangkan di seluruh televisi di Indonesia setiap tahun
pada tanggal 30 September. Selain itu dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti
di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam pahlawan revolusi di Taman
Makam Pahlawan Kalibata.
Namun sejak era Reformasi, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur
bunga yang dilanjutkan.
Pada 29 September . 4 Oktober 2006, para eks pendukung PKI mengadakan acara
peringatan mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di
berbagai pelosok Indonesia dengan acara yang bertajuk gPekan Seni Budaya dalam rangka
memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965h yang berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Indonesia. Acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain
Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko dan Putmainah.
13
1.3 Penyebab Runtuhnya Orde Lama
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September
1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya
pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan
timbulnya keresahan masyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran
yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI beserta Organisasi
Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.
5. Kesatuan aksi (KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, dsb) yang ada di masyarakat bergabung
membentuk Kesatuan Aksi berupa gFront Pancasilah yang selanjutnya lebih dikenal dengan
gAngkatan 66h untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
6. Kesatuan Aksi gFront Pancasilah pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan
tuntutan gTRITURAh (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi:
1. Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya.
2. Pembersihan kabinet Dwikora.
3. Penurunan harga-harga barang.
7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan Kabinet Seratus
Menteri tidak juga memuaskan rakyat karena rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk
tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
8. wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili
tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan
meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak
juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1996
(SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap
perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
14
BAB II
ORDE BARU
2.1 Peristiwa Orde Baru
Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966.
diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI
berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Dimana PKI sebagai partai terlarang, setiap
orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian
besar lainnya diasingkan ke pulau Buru. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan
stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu
diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional,
yaitu:
1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan
konsensus utama.
2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus
utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai
politik dan masyarakat.
2.2 Lahirnya Orde Baru
Akibat adanya pemberontakan Gerakan 30 September timbullah reaksi dari berbagai
Parpol,Ormas,Mahasiswa dan kalangan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965 partai politik seperti
IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel kebulatan tekad
untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormasnya. Pada tanggal 23
Oktober 1965 parpol yang anti komunis membentuk Front Pancasila dan diikuti oleh pembentukan
KAMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ), KAPI ( Ksatuan Aksi Pelajar Indonesia ), dan lain-lain.
Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mencetuskan TRITURA ( Tiga Tuntutan Rakyat ) gBubarkan
PKI dan ormas-ormasnya,Bersihkan kabinet dari unsur PKI,dan turunkan harga-hargah
15
2.2.1 Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru
1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada
1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
2.2.2 Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara
pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke
pusat
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan,
terutama di Aceh dan Papua
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh
tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya
dan si miskin)
6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
16
7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program
“Penembakan Misterius”
10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal
ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
[rujukan?]
12. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang
memperhatikan kesejahteraan anak buah.
13. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh
swasta
14. Dan Lain Sebagainja
2.3 Kebijakan Politik Orde Baru
Rezim Orde Baru memiliki kekuasaan penuh mengendalikan kehidupan politik masa itu.
Kebijakan politik yang diterapkan dalam masa Orde Baru dapat dilihat dari awal lahirnya Orde Baru.
Pemberangusan hak-hak berpolitik bagi eks anggota PKI dan keluarganya, merupakan salah satu
kebijakan yang mengundang kontroversi dari masyarakat. Pemerintah Orde Baru memberikan
kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Menjelang dilaksanakannya pemilu pada
tahun 197, jumlah partai yang menjadi peserta, tidak sebanyak partai politik di tahun 1955. Dari hasil
pemilu tersebut para wakil-wakil partai menduduki 360 kursi ditambah 100 kursi lagi yang
anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden sehingga anggota DPR berjumlah 460 orang. Dari susunan
kursi DPR yang semacam ini maka DPR selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Untuk pemiliu-pemilu selanjutnya tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997 pemerintah
menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 3 tahun 1975 . Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari partai-partai islam seperti
NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia adalah fusi dari PNI, Partai
Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, hanya Golkar yang tidak mempunyai fusi partai manapun.
17
2.4 Menguatnya Peran Negara dan Dampaknya
Pemegang pemerintahan di Orde Baru adalah kalangan militer. Kekuasaan sentralistik yang
digunakan oleh pemerintah Orde Baru menunjukkan berbagai akibatnya di akhir pemerintahan Orde
Baru. Kekuasaan militer hampir di seluruh bidang pembangunan.
Pada akhir tahu 90-an dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan seiring dengan era reformasi
terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menentanng kekuasaan yang otoriter itu . operasi militer
mengerikan yang selam 10 tahun tertutup rapat dari pengetahuan publikpun terbongkar. Presiden
Soeharto dan rezimnya menyadari bahwa, kemenangan mereka dapat tercapai antara lain berkat
dukungan tokoh-tokoh islam termasuk ormas-ormasnya simpatisan masyumi. Tetapi ketika muncul
tuntutan dari tokoh-tokoh masyumi yang baru bebas dari tahanan rezim Orde Lama, untuk
merehabilitasi partainya, Soeharto tegas menolak dengan alasan hyuridis, ketatanegaraan, dan
psikologig.
Bahkan Soeharto dengan nada yang agak marah, mengaskan, Ia menolak setiap keagamaan dan
akan menindak setiap usaha eksploitasi masalah agama untuk maksud-maksud kegiatan politik yang
tidak pada tempatnya. Dalam kata lain, pemerintahan Orde Baru yang didominasi militer tidak
menyukai kebangkitan politik islam.
2.5 Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru.
Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad
awalnyamuncul Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Latar belakang
munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya
Orde Baru.
. Adanya krisis politik di mana setahun sebelum pemilu 1997, kehidupan politik Indonesia mulai
memanas. Pemerintah yang didukung Golkar berusaha memepertahankan kemenangan mutlak
yang telah dicapai dalam lima pemilu sebelumnya. PPP begitupun PDI ataupun Golkar
dianggapa tidak mampu lagi memenuhi aspirasi politik masyarakat.
. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1997. Sebenarnya krisis
ini juga terjadi dibeberapa negara di Asia namun Indonesialah yang merasakan dampak yang
paling buruk. Hal ini disebabkan karena pondasi perekonomian Indonesia rapuh, praktik KKN,
18
dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia.
. Adanya krisis Sosial, bersamaan dengan krisis ekonomi kekerasan di masyarakat semakin
meningkat. Melonjaknya angka pengangguran. Kesenjangan ekonomi menyebabkan
kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gerakan moral dalam aksi damai menuntut reformasi
mulai ditunggangi berbagai kepentingan individu dan kelompok.
. Pelaksanaan hukum di masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya kekuasaan
kehakiman yang dinyatakan dalam pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memilik kekuasaan
yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan. Namun pada kenyataannya kekuasaan
kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif.
Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai
presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 1 . 11 Maret 1998, ternyata tidak
menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi bangsa justeru
memperparah gejolak krisis. Dan gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan beberapa
agenda reformasi.
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus
diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan
prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan
pembangunan mental ( character building ) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan
maupun pelaku ekonomi (pengusaha / konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997,
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan
penguasa).
19
BAB III
ORDE REFORMASI
3.1 Pengertian Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan
yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politik, ekonomi, social dan budaya
yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali.
3.2 Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama
terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal
kemunculan nya di tahun 1996 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3.2.1 Krisis Politik
Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak
di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa gKedaulatan
adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPRh. Pada dasarnya secara de jore
(secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat,
tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga
sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi
pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan
reformasi.
Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket
undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya:
E UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
E UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
E UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
20
E UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
E UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa
3.2.2 Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan.
Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum
juga menjadi salah satu tuntutannya.
3.2.3 Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda Negara-negara asia tenggara ternyata juga mempengaruhi
perkembangan ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai
tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah,
otomatis pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Krisis moneter tidak hanya
menghancurkan keuangan negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.
Sistem pemerintahan orde baru adalah sentralistis. Di dalam pelakasanaan pola
pemerintah sentralistis semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di atur secaral sentral
dari pusat pemerintah yakni di jakarta. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola
pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta
selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya
dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta
dalam merebut ruang, halaman, walaupun walaupun yang memberitakan itu pers daerah.
3.2.4 Krisis Kepercayaan
Demonstrasi yang di lkukan oleh para mahasiswa semakin gencar saat pemerintah
mengumumkan kenaikan BBM dan ongkos Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan
Lesmana, dan Hafidhin Royan.
Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan
masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak
merakyat. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden Soeharto
mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR.
Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden
21
Soeharto mengundurkan diri.
Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh
masyarakat di jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan
Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak
bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.
Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet
tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan
mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan
Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil
sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana.
3.3 Sistematika Pelaksanaan UU 1945 pada Masa Orde Reformasi
Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi
dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa
Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan
rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu
memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi telah banyak memberi ruang gerak
kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan
perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara
tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap
menyimpang dari garis Reformasi.
Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi:
1. Mengutamakan musyawarah mufakat.
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah
22
6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur.
7. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
8. Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara,
lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat.
9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
10. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai.
11. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia.
Setelah diadakannya amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap
UUD 1945 setelah di amandemen:
E Pembukaan
E Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan
tambahan.
3.4 Sistem Pemerintahan pada Masa Orde Reformasi
Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut:
1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk
mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUD 1945 dapat
terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan
multi partai.
2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab
dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti
dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan
menuntut adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara , UUD 1945 di
amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam
sidang istimewanya.
23
3.5 Dampak reformasi bagi rakyat Indonesia
1. Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan
tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi
masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan
Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.
2. Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai
politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat
berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.
3. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada
teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
4. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya
parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak
lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik
terhadap pemerintah).
5. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer
di MPR/DPR dihapus).
24
BAB III
PENUTUP
A. SIMPULAN
Dari Sejarah panjang mengenai dinamika politik pada masa orde lama di Indonesia yang
berhubungan dengan praktek politik berdasar demokrasi muncul semenjak dikelurkannya Maklumat
Wakil Presiden No.X, 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik.
Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi
kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan
ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang nyata dimiliki oleh Perdana Menteri, kabinet dan
parlemen. Kegiatan partisipasi politik di masa itu berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui
saluran partai politik yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan nilai-nilai primordialisme yang
tumbuh di tengah masyarakat. Namun, demikian, masa itu ditandai oleh terlokalisasinya proses politik
dan formulasi kebijakan pada segelintir elit politik semata, hal tersebut ditunjukan pada rentang
1945-1959 ditandai dengan adanya tersentralisasinya kekuasaan pada tangan elit-elit partai dan
masyarakat berada dalam keadaan terasingkan dari proses politik.
Keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru di penghujung tahun 1960-an menandai
tumbuhnya harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik. Dalam 13 kerangka ini,
banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi pembangunan politik ke arah demokrasi. Salah
satu harapan dominan yang berkembang saat itu adalah bergesernya power relationship antara negara
dan masyarakat. Harapan akan tumbuhnya demokrasi tersebut adalah harapan yang memiliki dasar
argumen empirik yang memadai diantaranya adalah berbeda dengan demokrasi terpimpin Bung Karno
yang lahir sebagai produk rekayasa elit, orde baru lahir karena adanya gerakan massa yang berasal dari
arus keinginan arus bawah, kemudian rekrutmen elit politik di tingkat nasional yang dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru pada saat pembentukannya memperlihatkan adanya kesejajaran. Dalam artian,
mengenai kebijakan politik yang ada tidak lagi diserahkan pada peran politis dan ideology, melainkan
pada para teknokrat yang ahli. Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai
oleh terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat,
sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan
PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer,
teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu
25
1971, golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.Itulah
beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial,
politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan
tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat
itu titik tolak era Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi
yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.
B. SARAN
Perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya.
Budaya birokrasi yang telah ditanamkan sejak jaman kolonialisme berakar kuat hingga reformasi saat
ini. Paradigma yang dibangun dalam birokrasi Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan
kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi
pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Budaya birokrasi yang
korup semakin menjadi sorotan publik saat ini. Banyaknya kasus KKN menjadi cermin buruknya
mentalitas birokrasi secara institusional maupun individu.
Sejak orde lama hingga reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam
melanggengkan kekuasaan. Bahkan masa orde baru, birokrasi sipil maupun militer secara
terang-terangan mendukung pemerintah dalam mobilisai dukungan dan finansial. Hal serupa juga
masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di beberapa daerah. Beberapa kasus dalam Pilkada
yang sempat terekam oleh media menjadi salah satu bukti nyata masih adanya penggunaan birokrasi
untuk suksesi. Sebenarnya penguatan atau hpenaklukanh birokrasi bisa saja dilakukan dengan catatan
bahwa penaklukan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk merealisasikan program-program yang
telah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya, penaklukan ini hanya dipahami para pelaku politik
adalah untuk memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.
Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam
mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai
dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan
bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya
26
DAFTAR PUSTAKA
Ismanto, Zainul. 2012. Pancasila dalam Era Orde Lama :
http://dokumenqu.blogspot.com/2012/07/pancasila-dalam-era-orde-lama.html
Wikipedia. Gerakan 30 September: http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September
Wikipedia. Sejarah Indonesia (1950.1959) :
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950-1959)
Nyemania. 2012. Sebab-sebab Runtuhnya Pemerintahan Orde Lama dan Lahirnya Orde Baru:
http://nyemania.blogspot.com/2012/01/sebab-sebab-runtuhnya-pemerintahan-orde.html
Sokhi, Be Zi. 2013. Makalah Mengenai Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi :
http://sokhi95.blogspot.com/2013/04/makalah-mengenai-orde-lama-orde-baru.html
Tim Penyusun. 2005. Sejarah Untuk SMA kelas XII Program Ilmu Sosial Dan Bahasa. Klaten :
Cempaka Putih.
Tim Penyusun, MGMP. 2008. Sejarah Nasional Indonesia Dan Dunia untuk Kelas XII SMA Program
IPS. Malili.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s